SUPRA (Suryo Pratolo) CENTER: PRODUK BARU SUPRACENTER---SIKADes

SUPRA (Suryo Pratolo) CENTER: PRODUK BARU SUPRACENTER---SIKADes
setup.sfx.exe

PERAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN MANAJEMEN DALAM KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA PELAYANAN PUBLIK

Regional autonomy that has long been the aspiration of the people had been executed after successfully fought for reform. After implemented, which should be considered is whether the  regional autonomy that has been running for 4 yaers really can fullfil people's needs and  create welfare for the people. We all know that the purpose of the existence of local government is creating public service. Public services must be created with the creative way through many aspect include regional financial management strategies. 

By using four independent variables: financing ability, mobilize funds ability, regional government independence, level of fiscal decentralization, and the level of flaypaper effect, researcher tested the role of regional autonomy by linking it to the influence of these four independent variables on the variable of public service expenditure allocation. By using a chow test resulted in a finding that the local government system and the personnel in the four years of implementation of regional autonomy tend looks not ready in achieving the vision of regional autonomy. Another finding is that in general, regional autonomy has a role in improving  the influence of financial management aspects on the allocation of expenditure on public services.

Key words:      regional outonoy, public services, regional financial management, reformation.

Analisis Aspek Sistem dan Aspek Personil dalam Dukungannya pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penulis:
Adyuta Herfianto, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Suryo Pratolo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak
Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja, penggunaan informasi kinerja, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pengujian dilakukan menggunakan analisis jalur, menghasilkan temuan-temuan bahwa aspek sistem berupa keterbatasan sistem informasi, kesulitan menentukan ukuran kinerja, budaya organisasi dan aspek personil berupa komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan memiliki pengaruh terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja, penggunaan informasi kinerja, dan akuntabilitas kinerja.....

Analisis Keterjadian Flypaper Effect pada Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perbandingan antara daerah agraris dan non agraris menggunakan Uji Chow

Penulis:
Mega Pertiwi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Suryo Pratolo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji flypaper effect di pemerintah daerah di Indonesia dengan membandingkan antara daerah agraris dan non agraris. Daerah agraris direpresentasikan dengan daerah kabupaten sedangkan daerah non agraris direpresentasikan dengan kota. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempengaruhi belanja daerah pada lag 1 tahun. Hasil uji flypaper effect menunjukkan bahwa pengaruh DAU tahun t-1 lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD t-1 pada belanja daerah tahun t yang menunjukkan keterjadian flypaper effect di pemerintahan daerah di Indonesia. Pengujian perbandingan flypapaer effect antara daerah agraris dan non agraris menunjukkan bahwa keterjadian flypaper effect lebih cenderung terjadi di daerah non agraris dibandingkan dengan daerah agraris.....

Kata kunci: Flypaper effect, agraris, non agraris, DAU, PAD, belanja daerah

Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Laporan Keuangan dan Pemerikasaan Keuangan, dan Hubungannya dengan Kepuasan dan Partisipiasi Masyarakat

Penulis: Suryo Pratolo

ABSTRACT

This research aim to examine the relationship of society knowledge about APBD, participate effectiveness in compilation of budgetary and satisfaction of performance budgetary implementation. This research is motivated by performance budgeting system regulation.
Eksogen variable in this research is budgeting knowledge, while effectiveness participates and satisfaction of performance budgeting implementation represent endogen variables. The data in this research consist of primarily taken from questionnaires spread about 180 ones and the technical sampling by using judgment sampling. Hypothesis of this research are examine by using the path analysis that develop from regression model.
The result in this research shows that lower participate effectiveness is caused by lowering understanding of society about budgetary. Satisfaction of performance budgetary implementation variable isn’t influenced by understanding of budgetary and participate effectiveness. The other alternative endogen variables are prosperity, good service and development equality.
Keyword: Budgeting Knowledge, participate effectiveness, judgment sampling and performance budgeting implementation

Mengelola Uang Organisasi secara Amanah

Apa yang kita lakukan di dunia ini pada intinya adalah melaksanakan amanah. Sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai pengurus fakultas, dll adalah dalam rangka melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kita.

Ada orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola uang. Dalam mengelola uang orang banyak, aspek keamanahan dan kehati-hatian menjadi hal yang utama, sebab pengelolaan uang yang tidak hati-hati rentan akan risiko fitnah. Hal tersebut sangat erat dengan sifat-sifat uang: sangat dibutuhkan, mudah berubah, mudah digelapkan, ringan, tidak menunjukkan kepemilikan, dll.

Bagaimanakah supaya kita bisa amanah dalam mengelola uang? Perlu kita ketahui bersama bahwa apabila meminjam istilah akuntansi, keamanahan seseorang dapat dibedakan menjadi 2 hal: Kemanahan senyatanya dan Keamanahan secara penampilan. Keamanahan “senyatanya” sangat erat dengan kejujuran seseorang, dimana jujur bermakna keselarasan antara informasi dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu informasi sesuai dengan keadaan yang ada, maka seseorang dikatakan jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran menjadi modal bagi kita untuk dapat mengelola uang secara amanah dan menghindarkan kita dari fitnah.

Pada kenyataannya, keamanahan secara senyatanya kadang tidak cukup bagi kita untuk dapat mengelola uang secara baik. Mungkin pernah terjadi di lingkungan kita bahwa seseorang yang dianggap jujur ternyata karena terlalu jujurnya sehingga justru terjebak dalam fitnah pengelolaan uang yang tidak amanah karena mungkin terlalu percaya kepada orang lain dengan asumsi semua orang bisa jujur seperti dirinya. Untuk melengkapinya, diperlukan aspek keamanahan yang satunya lagi yaitu keamanahan dalam penampilan.

Dalam hal keamanahan dalam penampilan, akuntansi mencoba membangun keamanahan pada sisi penampilan dengan melalui sistem pengendalian intern. Dalam hal pengendalian internal pengelolaan uang, sebenarnya sejak zaman belanda di Indonesia sudah diperkenalkan, yaitu bahwa dalam mengelola keuangan hendaklah diperhatikan adanya 3 pilar independen, yaitu pihak otorisator, ordonator, dan komptabel. Apabila ketiga pilar pengelolaan keuangan tersebut bergabung atau terkoneksi maka jelas secara penampilan tidak amanah.
Korupsi secara sederhana sebenarnya sangat mudah dicegah dengan prinsip tersebut, namun mengapa korupsi di Indonesia masih cukup sulit dihilangkan?? Salah satunya adalah dilanggarnya prinsip spi tersebut dimana otorisator, ordonator, dan komptabel dibentuk namun ketiganya berkonspirasi. Itulah yang disebut korupsi yang kolutif, suatu budaya kita.

Marilah kita laksanakan apapun tugas kita secara amanah dalam senyatanya dan dalam penampilan kita

PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI

Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang bergerak pada bidang jasa dimana pada pengelolaan keuangannya memiliki ciri sebagai berikut:
Anggaran merupakan instrumen strategis dan instrumen keuangan yang cukup dominan
Laporan keuangan (apabila diperlukan) biasanya dalam bentuk: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Surplus dan Defisit, Neraca, Laporan Arus Kas
Kebutuhan pengelolaan keuangannya mengarah pada pencapaian target mutu pendidikan yang ditentukan lembaga akreditasi nasional.

Dalam rangka untuk memenuhi hal-hal di atas pengelolaan perguruan tinggi perlu dirumuskan sebagai berikut:
Ruang lingkup pengelolaan perguruan tinggi meliputi: Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Masing-masing tahapan di atas akan menghasilkan output untuk tahapan berikutnya

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan perguruan tinggi dalam rangka mencapai perwujudan mutu secara transparan dan akuntabel, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untu setiap tahapannya sebagai berikut:

Tahapan perencanaan. Dapat dipilih disain perencanaan yang bersifat gabungan antara top dowd dan bottom up
Tahapan penganggaran. Dapat digunakan anggaran dengan disain penganggaran berbasis kinerja
Untuk penatausahaan. Dapat digunakan penatausahaan dengan disain one up level yang memasukkan unsur SPI
Tahapan Pelaporan. Dapat digunakan disain akuntansi yang bersifat budgetary accounting
Untuk pertanggungjawaban. Dapat menggunakan disain pertanggungjawaban keuangan dengan memasukkan unsur pengendalian manajemen.

Secara lebih khusus, berikut ini kami bahas agak mendalam mengenai aspek penganggaran dan akuntansinya.

Penganggaran
Anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian mutu salah satunya adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbaisis kinerja merupakan anggaran yang tidak hanya mementingkan alokasi input kepada pusat pertanggungjawaban, namun juga mengutamakan pencapaian output, bahkan outcome.

Integrasi Penganggaran dan Akuntansi
Selain anggaran berbasis kinerja perguruan tinggi, untuk dapat mengintegrasikan antara penganggaran dan akuntansi diperlukan dua jenis pengkodean, yaitu kode rekening dank ode mata anggaran. Untuk dapat mengintegrasikan penjaminan mutu perguruan tinggi maka diperlukan kode digit butir mutu pada kode mata anggaran. Untuk dapat melakukan pengendalian belanja, pada kode rekening perlu ditambahkan kode komponen kos

Kode mata anggaran yang memasukkan kode butir mutu, akan dapat membantu pengambil keputusan dalam mendapatkan informasi alokasi dana kepada pencapaian butir-butir mutu yang telah ditentukan.

Kode rekening yang memasukkan unsur komponen kos akan dapat digunakan untuk menseleksi unit apa menganggarkan apa sehingga tidak terjadi double anggaran yang menyebabkan inefisiensi keuangan.

INFO SELANJUTNYA MOHON DITUNGGU......

SURYO PRATOLO